Sponsored

8,5 Triliun Dollar Harta Orang Kaya Sedunia Bebas Pajak

2017-05-30, 23:37:31 WIB  
Ribut | Duglik
Join: , Post :
duglik.com - Perkembangan Sarana dan Prasarana dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sumbangan pajak dari masyarakat itu sendiri, bagaimana kalo sebagian masyarakat tidak mau membayar pajak, tentu akan membuat pembangunan fasilitas dan sarana prasaran melambat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.

"Data dari Boston Consulting Group 2013, ada US$ 8,5 triliun harta atau aset masyarakat dunia, terutama dari Eropa Barat dan Asia Pasifik yang disembunyikan di Swiss, Hong Kong, Luxemburg, Panama dan Uni Emirate Arab (UEA)," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017). Jika dihitung dengan kurs Rp 13.300 per dolar AS, maka nilai US$ 8,5 triliun itu sekitar Rp 113.050 triliun.

Negara-negara di dunia, Sri Mulyani berkomitmen bahu membahu mengatasi masalah pelik terkait penghindaran atau penggelapan pajak. Dia mengaku, salah satu modus pengelakkan pajak adalah dengan menggeser keuntungan dari hasil kegiatan usaha dan menyimpannya ke negara suaka pajak.

"Praktik penghindaran pajak terus meningkat. Ini menjadi perhatian dunia karena menggerus penerimaan pajak negara-negara maju, berkembang, maupun emerging. Penerimaan dan basis pajak sangat penting bagi perekonomian sebagai instrumen penangkal krisis, dan alat membiayai pembangunan," jelas dia.

Oleh karena itu, para pemimpin negara-negara anggota G20 sepakat untuk perjanjian kerja sama internasional di bidang perpajakan atau yang disebut dengan Automatic Exchange of Information (AEoI). Sebanyak 100 negara sudah berkomitmen ikut AEoI, yakni 50 negara diantaranya menerapkan AEoI pada September 2017 dan 50 negara lainnya termasuk Indonesia di September 2018.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia harus menyiapkan peraturan primer berupa perundang-undangan dan peraturan sekunder paling lambat 30 Juni 2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keterbukaan Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.

"Perppu ini mencabut pasal-pasar kerahasiaan data keuangan dalam 5 UU. Kalau kita tidak punya akses data otomatis, maka kita tidak selevel dengan negara lain yang sudah komitmen dengan AEoI. Dampaknya kalau kita tidak patuh, kita tidak bisa mendapatkan informasi dari wajib pajak kita di luar negeri," ujar dia.

Sebagian masyarakat  kini juga harus pintar dalam mengelola pajak dan penghasilan mereka, agar tidak dikenai sanksi pajak yang setiap tahunnya tidak bisa diprediksi oleh masyarakat. Setiap aturan bisa berubah sesuai dengan kondisi dalam tahun tersebut.